Berkunjung ke DAHANA, Deputi Pertahanan Melakukan Audit Teknologi

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Republik Indonesia melaksanakan audit teknologi kepada industri strategis Indonesia.  Hal ini sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kemandirian industri pertahanan untuk memenuhi kebutuhan Alutsista pertahanan Negara.   Satu diantara yang dikunjunginya adalah perusahan penghasil bahan peledak komersil dan militer, PT DAHANA (Persero).

Pelaksanaan audit teknologi di DAHANA ini langsung dipimpin oleh Deputi IV Bidang Koordinasi Pertahanan Negara, Laksda TNI Dr. H. Sipatuhar. M.Sc.  pada Jumat 9 Juni 2017.  Kepada Dfile, Sipatuhar menerangkan bahwa kegiatan audit yang dilakukanya berbeda dengan pengertian audit pada umumnya, tidak seperti audit keuangan.

“Audit disini berbeda dengan audit keuangan, kita melakukan audit teknologi, untuk melihat kemampuan apa saja yang dimiliki oleh PT DAHANA,” terang Sipatuhar, (9/6/2017.

Lebih rinci, Sipatuhar menerangkan audit ini merupakan hasil arahan dan petunjuk Presiden Republik Indonesia pada Sidang Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) tahun 2016. Audit Teknologi yang dilakukan oleh Kemenko POLHUKAM ini menurut Sipatuhar menyentuh ranah Industri pertahanan, yang nantinya akan dirumuskan dalam road map terhadap Industri Pertahanan Nasional dalam rangka mewujudkan kemandirian Alutsista dari dalam negeri.

 “Kita harus mampu mensinkronkan antar industri strategis pertahanan, bersinergi.  Baik dalam menyiapkan bahan baku, suplay chains, untuk memenuhi alutsista pertahanan negara, dan harus mandiri, mengurangi ketergantungan dari luar,” ujar pejabat bintang dua ini.

Dalam kunjunganya, Sipatuhar disambut langsung oleh Direktur Utama PT DAHANA (Persero) Budi Antono dan Direktur Teknologi dan Pengembangan Heri Heriswan. Dihadapan tim Kemenko Polhukam, Heri menerangkan tentang peranan DAHANA dalam memenuhi kebutuhan militer dalam negeri.

“Pada dasarnya DAHANA adalah perusahan BUMN yang harus menghasilkan keuntungan dan pemasukan kepada negara, kita pun sekaligus ikut dalam memenuhi kebutuhan militer,” ujar Heri.

Heri pun menuturkan, untuk memenuhi kebutahan bahan peledak militer, selain membuat bahan peledak, kini DAHANA tengah membangun pabrik Nitrogliserin (NG) untuk memenuhi kebutuhan isian munisi peluru. “Menurut hasil keputusan KKIP), dalam 7 program KKIP, DAHANA memiliki tugas untuk mewujudkan industri propelan, dan secara bertahap kita tengah lakukan itu,” terang Heri.

Dengan memiliki kawasan Energetic Material Center (EMC), DAHANA sudah mempersiapkan kawasan dan lahan untuk pembangunan industri propelan ini. Namun, untuk mewujudkan semua itu, terang Heri, DAHANA perlu perhatian pemerintah untuk ikut serta mendorong keberhasilan perusahaan.

“Untuk membangun industri pertahanan, perusahaan itu harus sehat dulu. DAHANA bisa dikategorikan perusahaan yang sehat. Tapi untuk membangun industri pertahanan, perlu dilakukan dengan sistem GOCO (Government Owned Corporated Operational), bila B to B kita belum mampu,” ungkap Heri kepada Sipatuhar. (SYA)